KONTENISLAM.COM - Belakangan ini publik dibikin penasaran dengan sosok jenderal purnawirawan polisi bintang 4 yang berinisial B.
Adapun sosok B ini diduga sebagai beking tambang timah di Bangka Belitung yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tambang timah di Bangka Belitung tersebut mencapai Rp 300 triliun.
Rinciannya, kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar Rp 26,649 triliun dan nilai kerusakan ekologis atau lingkungan sebesar Rp 271 triliun.
Sosok inisial B ini juga semakin mencuat setelah Jampidsus Febri Ardiansyah dikuntit anggota Densus 88 Anti Teror Polri.
Sebelumnya, sosok purnawirawan bintang empat berinisial B ini pertama kali diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.
Namun, Iskandar tak menjelaskan dengan detail siapa sosok tersebut. Iskandar hanya mengatakan, bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam.
Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, bintang 4 merujuk pada pangkat Jenderal. Ia diduga menjadi beking praktik hitam tambang timah itu.
"(Korupsi) ini pasti di-back up, pasti ada bekingnya, dia tentu orang yang mempunyai pengaruh, mempunyai kewenangan, punya kekuasaan termasuk pertahanan dan lain-lain."
"Mereka itu berseragam, mempunyai pangkat dipundak, nggak tanggung-tanggung bintangnya bisa sampai empat, tiga atau dua."
"(Dari 2015 mengendus ini) instansinya pasti ada dari oknum polri, oknum angkatan laut, oknum beacukai, mereka berkolaborasi untuk menyukseskan maling ini," ungkap Iskandar dikutip Tribun Timur dari siniar YouTube Uya Kuta Tv, yang tayang 16 April 2024.
Iskandar menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktik hitam pertambangan timah tersebut.
"Selain Harvey Moeis, ada lagi yang di atas, kalau Herlina Liem itu hanya keset kaki, di atas keset kaki yaitu sepatunya ya si Harvey Moeis, lalu kaos kakinya sudah pasti RBT."
"Di atasnya, di kaki itu ada oknum itu yang punya bintang empat di pundak, (dia) mantan pensiunan."
"Iya (dia) seragam, ia pernah berbintang inisial B," kata Iskandar.
Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter.
Terkait hal itu, Iskandar meminta publik sabar sembari menunggu proses penyelidikan berlangsung.
"Soal nama biarlah menunggu proses penyelidikan, biarkan penyidik yang mengumumkan."
"Oknum angkatan laut pasti terlibat, di sana kan pulau-pulau, nggak mungkin angkatan laut tidak mengendus itu," jelas Iskandar.
Di sisi lain, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan menggugat Kejaksaan Agung (Kejagung) bila tak kunjung menetapkan Robert Bonosusatya (RBS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015-2022.
"MAKI pasti akan gugat praperadilan lawan Kejagung apabila penyidikannya tidak menyasar kepada pemilik keuntungan paling besar yaitu inisial RBS," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya dikutip, Minggu (2/6/2024).
Boyamin mengaku akan melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2024.
MAKI dipastikan akan selalu gugat aparat penegak hukum (APH) yang lemot dan tidak tuntas menangani perkara korupsi.
Boyamin mengatakan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan adalah perbuatan oleh orang-orang yang memiliki jaringan bisnis ilegal kuat.
Mereka diyakini akan mudah menyelesaikannya bila semua tindak pidana bidang pertambangan ditegakkan dengan hukum administrasi, seperti pencabutan izin, denda atau larangan ekspor (administrative penal law).
"Mereka akan mudah menyelesaikannya dan tidak akan terjadi perubahan tata kelola pertambangan yang lebih baik," ujar Boyamin.
Oleh karena itu, Boyamin menegaskan seharusnya para aparat penegak hukum di Indonesia bersinergi dan keroyokan mendukung penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.
Sebab, kata dia, dampak dari tindak pidana pertambangan sangar besar bagi kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian negara yang besar pula.
"Penyidik Tipikor, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK memang berwenang untuk itu, dan tidak ada dan tidak perlu dikhawatirkan, yang satu akan mencaplok kewenangan yang lain," ungkapnya.
Terkait sosok Jenderal Purn. Polri berinisial B, berikut ini daftarnya:
Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti usia 65 tahun. Badrodin Haiti lahir 24 Juli 1958 di Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur.
Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak 17 April 2015, sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015.
Pada 18 Februari 2015, ia diajukan sebagai calon tunggal Kapolri, menyusul keputusan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Pada tanggal 16 Januari 2015 hingga 17 April 2015, Badrodin ditunjuk residen Jokowi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri hingga pelantikan Kapolri definitif dilaksanakan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sempat menyesalkan penunjukkan Badrodin Haiti sebagai Wakapolri menggantikan Oegroseno. Hal ini karena Komnas HAM menyebut adanya dugaan Badrodin terkait pelanggaran HAM di Poso tahun 2007.
AKABRI (1982). Peraih Adhi Makayasa.
Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok Polda Metro Jaya (1983). Kabin Info PPKO Polda Metro Jaya (1984). Kabag Min Polres Aileu Polwil Timor Timur (1985). Kasat Serse Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya (1990). Kapolsek Metro Sawah Besar Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya (1993). Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya (1994). Wakapolres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya (1995). Pabungkol Spri Kapolri (1996). Pamen Mabes Polri (1997). Paban Madya Dukminops Paban II/Ops Sops Polri (1998). Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jatim (1999). Kapoltabes Medan Polda Sumut (2000). Dirreskrim Polda Jatim (2003). Kapolwiltabes Semarang Polda Jateng (2004). Kapolda Banten (2004). Seslem Lemdiklat Polri (2005). Kapolda Sulteng (2006). Dir I/Kamtrannas Bareskrim Polri (2008–2009). Kapolda Sumut (2009–2010). Kadivkum Polri (2010). Kapolda Jatim (2010–2011). Sahli Kapolri (2011). Asops Kapolri (2011–2013). Kabaharkam Polri (2013–2014). Wakapolri (2014–2015). Kapolri (2015–2016). Komisaris Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) (2024).
Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan usia 64 tahun. Budi Gunawan lahir 11 Desember 1959 di Surakarta, Jawa Tengah.
Saat ini Budi Gunawan menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 9 September 2016.
Maka, Budi Gunawan sudah menjabat selama 8 tahun sebagai Kepala BIN.
Budi Gunawan juga sebagai Ketua Umum Pengurus Besar E-Sports Indonesia (PB ESI).
Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Wakapolri mendampingi Kapolri Badrodin Haiti dan Tito Karnavian.
Ia adalah unsur Polisi kedua setelah Sutanto yang memimpin Badan Intelijen Negara. Dan orang pertama yang terlama menjabat.
Budi Gunawan juga mantan ajudan Megawati Soekarnoputri.
Sekolah Staf dan Pimpinan Polri/Sespimpol (1988). Lulusan terbaik.
Lembaga Ketahanan Nasional/Lemhannas (2005).
Meraih predikat Summa Cum Laude dalam program doktor ilmu hukum di Universitas Trisakti.
Guru Besar (Profesor) di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) (2018).
Kapolsekta Tanjung Karang Barat Poltabes Bandar Lampung. Kasat Lantas Poltabes Palembang. Kapolresta Bogor. Sesditlantas Polda Lampung. Kabag Suslantas Sundit Regident Ditlantas Polri. Pamen SSDM Polri (Ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri) (1999–2001). Pamen SSDM Polri (Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri) (2001–2004). Karobinkar SSDM Polri (2004–2006). Kaselapa Lemdiklat Polri (2006–2008). Kapolda Jambi (2008–2009). Kadiv Binkum Polri (2009–2010). Kadiv Propam Polri (2010–2012). Kapolda Bali (2012). Kalemdiklat Polri (2012–2015). Wakapolri (2015–2016). Kepala Badan Intelijen Negara (2016–). Guru Besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Ketua Umum PB E-Sports Indonesia (2020-2024)
Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri berusia 71 tahun. Bambang Hendarso lahir 10 Oktober 1952 di Bogor, Jawa Barat.
Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010.
Bambang Hendarso lulusan Akademi Kepolisian (AKPOL) tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta.
Ia merupakan adik dari mantan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI (Purn.) Tri Tamtomo.
Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat (1975). Kapolres Jayapura Polda Papua (1993). Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994-1997). Kanit Serse Polda Nusa Tenggara Barat (1997–1999). Kadit Serse Polda Bali (1999–2000). Kanit Serse Polda Jawa Timur (2000). Kanit Serse Polda Metro Jaya. Kapolda Kalimantan Selatan (2005). Kapolda Sumatera Utara (2005–2006). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2006–2008). Kapolri (2008–2010).
Komjen. Pol. (Purn.) Budi Waseso usia 64 tahun. Budi Waseso lahir pada 19 Februari 1960 di Pati, Jawa Tengah. Ia lulusan Akademi Kepolisian (1984).
Sejak 27 Desember 2018 menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Budi Waseso merupakan besan dari Budi Gunawan, Kepala BIN.
Budi juga pernah menjabat Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog). Kini, Budi Waseso sejak 1 Desember 2023 sebagai Komisaris Utama Semen Indonesia (BUMN).
Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri (2007). Kabid Propam Polda Jateng (2008). Kabid Litpers Puspaminal Div Propam Polri (2009). Kapus Paminal Div Propam Polri (2010).Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo (2012). Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2013). Kasespim Lemdiklat Polri (2014). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2015). Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) 2018. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Komisaris Utama Semen Indonesia (BUMN) 2023.
Aiptu Maman, tinggal di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten, mengurus empat anak yatim piatu sejak kecil hingga dewasa, bahkan salah satunya sudah ada yang menikah.
Nuansa haru yang menyelimuti Mapolres segera saja menguap dan berganti suasana riang ketika para purnawirawan polisi itu diminta untuk naik becak hias.
Meski demikian, Tito berharap kritikan purnawirawan terhadap institusi tidak diumbar.
Acara pelepasan purnawirawan polisi sudah kali ketiga diadakan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa diperkirakan pada 2024, sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia akan terlibat dalam judi online.
Pernyataan ini disampaikan berdasarkan data intelijen ekonomi yang diterimanya.
"Kalau dari data judi online dari intelijen ekonomi itu pada 2024 sebanyak 8,8 juta pemain," kata Budi Gunawan saat ditemui di Kantor Bea Cukai, Jakarta Timur, pada Kamis (14/11/2024).
Baca juga: Menko Polkam Tegaskan Semua yang Terlibat Judi Online Bakal Diproses Hukum
Budi menambahkan, sebagian besar pemain judi online tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah.
"Di mana 80 persen (dari 8,8 juta pemain judi online) adalah masyarakat bawah dan menyasar ke anak-anak muda," ungkap mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Sementara itu, ketika ditanya perkembangan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komdigi), termasuk eks Menkominfo Budi Arie Setiadi, Budi Gunawan enggan berspekulasi.
Ia menegaskan, Kemenko Polkam akan menunggu Polri dalam mengungkap kasus judi online, serta menghormati upaya hukum yang sedang berjalan.
"Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses," ujar Budi.
Baca juga: Komdigi Kembali Minta Platform Digital Kontribusi Berantas Judi Online
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran uang terkait judi online mencapai Rp 13,2 triliun terhitung sejak Januari hingga Juni 2024. Data ini berdasarkan 10 laporan analisis yang dilakukan PPATK.
"PPATK juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana Rp 13,2 triliun," ujar Ivan dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online dan meminta agar tidak ada pihak yang membekingi tindak pidana tersebut.
Pesan ini disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Baca juga: Pemerintah Sebut Platform Digital Belum Bertindak Perangi Judi Online
"Terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik," ujar Meutya dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
"Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu,” katanya lagi.
TEMPO.CO, Jakarta - Empat purnawirawan jenderal masuk dalam tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Seto-Rezki) untuk memperkuat komposisi tim menghadapi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Makassar 2024.
“Ada empat Jenderal (purn) dimasukkan sebagai dewan penasehat tim,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Seto-Rezki, Andi Pahlevi, saat mengumumkan susunan tim di poskonya, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Ahad, 22 September 2024.
Pahlevi mengatakan keempat purnawirawan jenderal tersebut adalah Komjen (Purn) Boy Rafli Amar, Brigjen (Purn) Adnas, Brigjen (Purn) Idris Kadir, dan Brigjen (Purn) Choki Haryanto.
Komjen (Purn) Boy Rafli Amar adalah mantan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pernah menjabat Kepala Divisi Humas Polri. Brigjen (Purn) Adnas merupakan mantan Wakil Kepala Polda Sulawesi Selatan (Sulsel).
Brigjen (Purn) Idris Kadir adalah besan dari Boy Rafli Amar dan pernah maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Pemilu 2024 dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel I.
Menurut Pahlevi, selain purnawirawan jenderal, ketua partai politik di Sulsel juga dimasukkan dalam tim penasihat, seperti Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras, Ketua Partai Nasdem Sulsel Rusdi Masse, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Ashabul Kahfi, dan Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel Muhammad Surya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih Waris Halid, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel HM Roem, mantan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, mantan Ketua DPRD Sulsel Rudianto Lallo, politikus Gerindra Andi Idris Manggabarani dan La Tinro La Tunrung juga turut masuk dalam tim penasihat.
Sedangkan nama-nama yang masuk dalam dewan pakar adalah Maqbul Halim, Andi Rahmat Manggabarani, Saiful, Edward Horas, Firmina Talulembang, Fadhel Taupan Ansar Andre Prasetyo Tanta, dan Ustad Arifuddin Lewa. Sementara itu, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulsel Mappinawang menjadi ketua komisi hukum.
“Tentunya kami juga punya tokoh-tokoh penting yang akan memenangkan pasangan Sehati (Seto-Rezki). Sebab, di balik kemenangan ada keberhasilan tim. Susunan nama-nama tim ini akan mem-backup kerja-kerja kami sampai 27 November nanti,” ujar Ketua Tim Pemenangan Seto-Reski, Andi Rachmatika Dewi.
Tim pemenangan Sehati, Mario David, menambahkan susunan tim yang sudah terbentuk ini merupakan komposisi terbaik dan mayoritas diisi anak milenial untuk bergerak memenangkan paslon Seto-Rezki.
Adapun Ketua Tim Komisi Hukum Mappinawang menegaskan tim ini dibentuk dalam rangka pemenangan Seto-Rezki di Pilkada Makassar. Dia menekankan kepada seluruh tim kerja agar tidak menjatuhkan lawan, karena tujuan sebenarnya adalah kemenangan.
“Kita mau menang, tapi kita tidak mau dicurangi oleh lawan, mari kita bekerja dan kita bertahan. Kalau soal menyerang, biarlah komisi hukum yang akan menyerang. Kita bekerja sesuai tupoksi masing-masing, jangan campuri urusan divisi masing-masing,” kata dia.
Pilihan editor: Alasan KPU Izinkan Rano Karno Pakai Nama Si Doel Saat Kampanye dan di Kertas Suara
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TRIBUN-TIMUR.COM - Deretan jenderal polisi bintang empat mulai tahun 1965 sampai 2024.
Sosok jenderal purnawirawan bintang empat jadi sorotan setelah Densus 88 ketahuan mengintai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Sosok jenderal purn bintang empat disebut inisial B.
Dalam daftar jenderal bintang empat, ada beberapa orang memiliki nama awalan B.
Jenderal Purn Inisial B diduga dalang pengintaian anggota Densus 88 terhadap Febrie Adriansyah.
Meski sudah pensiun sebagai anggota Polri, namun Jenderal B masih punya pengaruh besar.
Jenderal B tak senang saat kasus korupsi timah di Bangka, dibongkar Kejaksaan Agung.
Dalam kasus korupsi timah tersebut, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
tersangka dinilai telah bersama-sama korupsi timah dan merugikan negara hingga Rp 271 triliun.
Kini beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka, ada seorang jenderal purnawirawan turut terlibat melindungi tambang ilegal di Bangka.
Bahkan jenderal purn ini menyuruh anggota Densus 88 untuk membuntuti Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Sosok Purnawirawan bintang empat pertama kali berinisial B diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.
Namun, Iskandar tak menjelaskan dengan detail siapa sosok tersebut.
Dia hanya mengatakan, bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam.
Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan bahwa ada sosok purnawirawan jenderal bintang 4 yang menjadi beking atau pelindung kasus korupsi Timah. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan mengungkap ciri yang mengerucut terhadap sosok tersebut.
Mengenai sosok jenderal berinsial B tersebut, Said Didu mengunggah lewat cuitannya di akun X pribadinya pada 26 Mei lalu. Sosok ini, kata Said Didu, diduga kuat sebagai dalang penguntitan Jampidsus oleh anggota Densus 88 yang membuat heboh publik.
Bahkan, sosok tersebut diduga bukan hanya mengatur urusan timah, tapi jenis tambang lain seperti nikel, batubara, dan emas. “Publik paham siapa inisial ‘B’ tersebut. Sudah lama ybs ‘atur’ bisnis timah dan nikel,” tulis Said Didu saat mengomentari sebuah artikel.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu (Tangkapan Layar: Twitter)
“Saya menduga keras bhw saat ini terjadi korupsi besar-besaran di tambang batu bara, nikel, timah, bouksit, emas dan bahkan pasir. Tapi masih tertutupi krn pelakunya masih di dalam kekuasaan,” ungkapnya dilansir dari Twitter @msaid_didu pada Selasa, 28 Mei 2024.
Namun, tidak banyak sosok yang mencapai pangkat jenderal bintang 4 dalam riwayat sejarah Polri, apalagi untuk orang yang berinisial B. Seperti diketahui, pangkat bintang 4 tersebut adalah pangkat tertinggi bagi perwira di lingkungan institusi Polri.
Hampir semua sosok yang memegang pangkat jenderal bintang 4 tersebut mengemban jabatan sebagai Kapolri. Hanya ada satu nama yang tidak berhasil menduduki jabatan Kapolri tersebut lantaran keburu pensiun dari institusi tersebut.
Gedung Mabes Polri (Google Maps)
Nama pertama yang diketahui adalah Jenderal Polisi (Purn.) Banurusman Astrosemitro yang menjabat sebagai Kapolri pada periode 1993-1996. Namun, beliau sudah meninggal dunia pada 6 November 2012 silam.
Nama kedua adalah Jenderal Polisi (Purn.) Banurusman Bambang Hendarso Danuri. Jenderal Banurusman sempat menduduki jabatan sebagai Kapolri terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 sampai 22 Oktober 2010 atau sekitar 2 tahun.
Nama berikutnya yang merupakan jenderal bintang 4 berinsial B adalah Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti. Ia sempat menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di institusi Polri tersebut pada masa periode 17 April 2015 hingga 14 Juli 2016.
Terakhir, adalah Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan. Namun, Budi Gunawan belum sempat menduduki jabatan sebagai Kapolri. Meski demikian, Jenderal Budi Gunawan kini mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen (BIN) sejak 9 September 2016.
